Koster Kaji UMP Bali 2027 di Atas Rp3,4 Juta Dekati KHL

DENPASAR, SWAPNEWS.CO.ID — Pemerintah Provinsi Bali membuka ruang negosiasi kebijakan pengupahan dengan memproyeksikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 menembus angka di atas Rp3,4 juta. Langkah progresif ini disiapkan guna memangkas jarak antara daya beli riil pekerja dan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tanpa mengabaikan daya pikul ekosistem usaha lokal.

Sinyal kebijakan tersebut diungkapkan langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, saat menemui ratusan massa buruh dari aliansi Seruan Aksi Rakyat Bersatu di pintu utama Lapangan Niti Mandala Renon, depan Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (21/10) sore.

## Kesenjangan Formula Regulasi dan Realitas KHL

Dalam audiensi terbuka tersebut, serikat buruh menyoroti ketimpangan UMP Bali berjalan tahun 2026 yang berada di kisaran Rp3,2 juta, sementara estimasi riil KHL buruh di Pulau Dewata telah menyentuh angka Rp5,2 juta per bulan.

Merespons aspirasi tersebut, Koster memaparkan kalkulasi matematis pemerintah daerah. Jika penyesuaian upah semata-mata mengacu pada formula baku regulasi pengupahan yang berlaku, nilai kenaikan upah pekerja dinilai tidak akan berdampak signifikan.

> "Tadi saya hitung-hitung, kalau sekadar memakai formula standar, tahun 2027 itu kenaikannya cuma sekitar Rp200 ribuan, menjadi sekitar Rp3,4 juta sekian. Kenaikan itu memang relatif kecil," tegas Wayan Koster di hadapan massa aksi.

## Skenario Alfa 0,9 dan Skema Upah Sektoral

Menyikapi sempitnya ruang kenaikan pada formula reguler, Gubernur Koster menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk mengkaji opsi alternatif yang sah secara yuridis:

* Pemanfaatan Indeks Alfa Maksimal: Mendorong penggunaan variabel alfa tertinggi di angka 0,9 dalam formula penghitungan upah.

* Kebijakan Upah Sektoral: Mengkaji karakteristik lapangan kerja khusus, terutama industri pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali.

* Sinkronisasi Upah Kabupaten: Mengintegrasikan kajian UMP dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di seluruh wilayah Bali.

> "Kalau aturan memungkinkan memakai indeks tertinggi, opsi itu yang akan kita ambil. Sepanjang koridor hukum mengizinkan, formulasi ini akan saya exercise agar nominalnya mendekati kebutuhan hidup layak Rp5,2 juta. Mungkin tidak bisa persis sama, tetapi jangan sampai selisihnya terlampau jauh," imbuh Koster.

### Menjaga Ketahanan Industri Pariwisata

Kendati berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan pekerja, Koster menegaskan penentuan angka final UMP Bali 2027 harus mempertimbangkan kemampuan arus kas dunia usaha yang memiliki kapasitas finansial berbeda-beda pascapemulihan ekonomi.

Sebagai gambaran awal, Pemprov Bali memetakan rentang upah yang tengah digodok berada di atas level Rp3,4 juta dan di bawah Rp5,2 juta. Angka definitif UMP Bali 2027 akan diputuskan secara tripartit bersama asosiasi pengusaha dan perwakilan serikat buruh sebelum disahkan menjadi ketetapan hukum daerah.