Bahlil Bantah Kuota BBM Bali Dipangkas 50 Persen, Pasokan Dinaikkan Jadi 15 Hari

DENPASAR — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah kabar bahwa kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk Provinsi Bali dikurangi hingga 50 persen. Ia menyatakan pemerintah justru menambah kuota untuk mengantisipasi kebutuhan bahan bakar di Pulau Dewata.

“Enggak ada, enggak ada kuota, bahkan ini saya tambahin,” ujar Bahlil saat berada di Fuel Terminal Sanggaran, Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026), seperti dikutip detikBali.

Bahlil mengatakan telah memerintahkan penambahan kuota BBM untuk Bali. Menurut dia, kuota yang sebelumnya setara dengan kebutuhan selama 11 hari dinaikkan menjadi 15 hari.

“Saya malah hari ini baru memerintahkan, memutuskan lewat SKK Dirjen Migas dan BPH Migas untuk menaikkan kuota yang tadinya 11 hari, saya naikkan menjadi 15 hari,” katanya.

Ia mengaitkan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali dalam beberapa waktu terakhir dengan keterlambatan kapal pengangkut BBM untuk bersandar.

Antrean BBM Ganggu Mobilitas Warga

Sebelumnya, antrean kendaraan di sejumlah SPBU dilaporkan menghambat aktivitas dan mobilitas masyarakat Bali. Sebagian warga harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar.

Situasi tersebut juga memunculkan kekhawatiran mengenai kecukupan pasokan BBM di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Buleleng.

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra sebelumnya menyebut pasokan BBM yang diterima daerahnya berada di bawah 50 persen dari kebutuhan normal.

Sutjidra menjelaskan kebutuhan BBM di Buleleng dalam kondisi normal mencapai sekitar 340 kiloliter per hari untuk seluruh jenis BBM. Namun, menurut keterangannya pada Sabtu (17/10/2026), pasokan yang diterima saat itu kurang dari separuh kebutuhan tersebut.

“Ya, 340 kiloliter yang normal. Semuanya, semua jenis BBM. Tapi sekarang kan kita cuma diberikan di bawah 50 persen dari kebutuhan yang ada,” kata Sutjidra di Rumah Jabatan Bupati.

Pemerintah Sebut Kuota Bali Ditambah

Pernyataan Bahlil mengenai penambahan kuota menjadi 15 hari berbeda dengan laporan Bupati Buleleng mengenai pasokan yang diterima daerahnya. Keduanya merujuk pada hal yang perlu dibedakan: kuota BBM untuk Bali secara keseluruhan dan realisasi pasokan yang diterima di tingkat daerah.

Karena itu, penambahan kuota yang disampaikan pemerintah belum dengan sendirinya menjelaskan kapan distribusi di seluruh SPBU kembali normal. Kepastian kondisi pasokan perlu dilihat dari realisasi penyaluran dan perkembangan antrean di lapangan.

Pemerintah menyatakan penambahan kuota dilakukan untuk memenuhi kebutuhan BBM Bali. Sementara itu, keluhan mengenai pasokan di Buleleng menunjukkan pentingnya memastikan distribusi menjangkau wilayah yang mengalami kekurangan.