4 Celah Korupsi Dana Bencana: Penunjukan Langsung hingga Lemahnya Pengawasan

JAKARTA — Penanganan bencana membutuhkan anggaran yang dapat dicairkan dengan cepat. Namun, fleksibilitas dalam pengadaan darurat juga membawa risiko penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diimbangi transparansi, dokumentasi, dan pengawasan yang memadai.

Risiko tersebut kembali menjadi perhatian setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani perkara dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dalam perspektif audit forensik, terdapat empat titik rawan yang perlu diperhatikan dalam pengadaan darurat, yaitu konflik kepentingan dalam penunjukan penyedia, kewajaran harga, kelengkapan dokumentasi transaksi, serta pengawasan selama proses pengadaan.

Keempat aspek ini penting karena keputusan dalam situasi darurat sering kali harus dibuat dalam waktu singkat, sementara kebutuhan barang dan jasa di lapangan tidak selalu dapat diprediksi.

Dana Darurat Harus Cepat, tetapi Tetap Akuntabel

Dana Siap Pakai merupakan instrumen pendanaan yang digunakan untuk mendukung penanganan keadaan darurat bencana sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah merespons kebutuhan mendesak tanpa harus mengikuti seluruh tahapan anggaran reguler seperti dalam kondisi normal.

Penanganan bencana juga melibatkan banyak lembaga, mulai dari BNPB hingga instansi yang menangani lingkungan, kesehatan, bantuan sosial, infrastruktur, serta unsur keamanan.

Kebutuhan yang mendesak dapat menjadi alasan penggunaan prosedur pengadaan khusus. Namun, kondisi darurat tidak menghilangkan kebutuhan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang negara.

Kasus dugaan korupsi DSP BNPB yang sedang ditangani KPK menjadi salah satu perkara yang menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa dalam situasi tersebut.

Empat Celah Rawan Penyalahgunaan Dana Bencana

1. Penunjukan langsung dan konflik kepentinga

Pengadaan dalam kondisi darurat dapat menggunakan mekanisme penunjukan langsung sesuai ketentuan yang berlaku. Prosedur ini memungkinkan pemilihan penyedia dilakukan lebih cepat dibandingkan proses tender biasa.

Risikonya muncul apabila pemilihan penyedia dipengaruhi hubungan pribadi, keluarga, atau kepentingan bisnis pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Karena itu, dasar pemilihan penyedia, pemeriksaan afiliasi, serta persetujuan pejabat berwenang perlu terdokumentasi dengan jelas. Penunjukan langsung tidak dengan sendirinya membuktikan adanya korupsi, tetapi prosesnya tetap perlu diuji untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan.

2. Harga pengadaan yang tidak wajar

Kebutuhan mendesak dapat membuat harga barang atau jasa berbeda dari kondisi pasar normal. Ketersediaan barang, lokasi bencana, biaya distribusi, dan waktu pengiriman dapat memengaruhi harga.

Meski demikian, keadaan darurat tidak seharusnya menjadi pembenaran untuk menetapkan harga tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemeriksaan perlu mencakup spesifikasi barang, jumlah pengadaan, lokasi pengiriman, waktu pemenuhan kebutuhan, serta pembanding harga yang relevan. Selisih harga perlu dianalisis berdasarkan kondisi transaksi, bukan langsung dianggap sebagai bukti penyimpangan.

3. Dokumentasi transaksi tidak lengkap

Rantai pengadaan pemerintah seharusnya meninggalkan jejak administrasi yang dapat ditelusuri, mulai dari identifikasi kebutuhan, pemesanan, kontrak jika dipersyaratkan, bukti pengiriman, penerimaan barang atau jasa, tagihan, hingga pembayaran.

Dalam keadaan darurat, beberapa tahapan dapat memiliki tata cara khusus sesuai regulasi. Namun, setiap pengecualian harus memiliki alasan, otorisasi, dan dokumentasi yang memadai.

Ketidaksesuaian tanggal, bukti penerimaan yang tidak lengkap, atau pembayaran yang tidak didukung dokumen memadai dapat menjadi indikator risiko yang perlu diperiksa lebih lanjut.

Audit forensik dapat membantu menguji apakah barang atau jasa benar-benar tersedia, diterima, dan digunakan sesuai tujuan pengadaan.

4. Pengawasan selama proses pengadaan melemah

Pengawasan yang terlalu longgar dapat membuat penyimpangan baru diketahui setelah dana dibayarkan atau barang dan jasa selesai diserahkan.

Di sisi lain, pengawasan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan mendesak juga berpotensi memperlambat penanganan bencana. Karena itu, pengendalian perlu dirancang berdasarkan tingkat risiko dan nilai transaksi.

Transaksi bernilai besar, perubahan pesanan yang tidak lazim, hubungan afiliasi penyedia, serta harga yang menyimpang dari pembanding dapat menjadi prioritas pemeriksaan.

Pengawasan berbasis risiko memungkinkan proses tetap berjalan cepat tanpa mengabaikan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Pengadaan APD pada Masa Pandemi Jadi Pelajara

Risiko pengadaan darurat juga pernah menjadi perhatian dalam perkara pengadaan alat pelindung diri (APD) pada masa pandemi COVID-19.

Dalam materi yang menjadi dasar tulisan ini, KPK disebut menguraikan dugaan penggunaan tanggal mundur dalam dokumen pengadaan, pembayaran sebelum tersedianya kontrak atau pesanan, serta penetapan harga satuan yang tidak didasarkan pada harga pasar.

Dokumen kontrak yang tidak memuat rincian pekerjaan maupun hak dan kewajiban para pihak secara memadai juga disebut menjadi bagian dari persoalan tersebut.

Kasus itu memperlihatkan pentingnya menguji kesesuaian antara dokumen, pembayaran, barang yang diterima, dan kebutuhan sebenarnya. Namun, setiap temuan harus tetap dibaca sesuai konteks perkara serta putusan atau proses hukum yang relevan.

Kasus BNPB Perlu Diusut Berdasarkan Bukti

Dugaan korupsi Dana Siap Pakai BNPB harus diselesaikan melalui proses hukum dan pembuktian. Dugaan terhadap individu tertentu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh program penanggulangan bencana atau lembaga yang terlibat melakukan penyimpangan.

Pada saat yang sama, perkara ini menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola anggaran darurat agar dana yang disediakan negara benar-benar digunakan untuk melindungi masyarakat.

Pemerintah dapat memperkuat pengendalian melalui pemeriksaan afiliasi penyedia, dasar kewajaran harga, dokumentasi transaksi, dan verifikasi hasil pengadaan. Untuk prosedur darurat yang mengizinkan pengecualian tahapan tertentu, mekanisme pemeriksaan susulan juga perlu ditetapkan sejak awal.

Setiap transaksi harus memiliki penanggung jawab, batas waktu pemenuhan dokumen, mekanisme verifikasi, dan tindak lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Kecepatan memang menjadi unsur penting dalam penanganan bencana. Namun, kecepatan tersebut harus berjalan beriringan dengan transparansi dan pertanggungjawaban. Anggaran darurat pada akhirnya ditujukan untuk melindungi masyarakat, bukan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.