Skandal Data Pribadi Terbesar? Ratusan Ribu Warga Jakarta Timur Dijual Bebas di Dark Web

Jakarta, 10/08/2025 | swapnews.co.id – Indonesia kembali dikejutkan oleh isu serius kebocoran data pribadi. Kali ini, tudingan diarahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Jakarta Timur, setelah sebuah video viral dari akun Instagram @realmrbeart mengungkap dugaan penjualan data sensitif ratusan ribu warga di forum gelap internet (dark web).

Video berdurasi 2 menit 57 detik tersebut memperlihatkan tangkapan layar sebuah forum peretas di mana pengguna dengan alias “saTaoz” menawarkan database yang berisi informasi pribadi detail warga negara Indonesia.

Data yang dibocorkan meliputi:

• Nomor Induk Kependudukan (NIK)

• ID Kartu Keluarga (IDKK)

• Nama lengkap

• Jenis kelamin

• Tempat dan tanggal lahir

• Pekerjaan dan umur

• Nomor HP dan alamat email

• Pendidikan terakhir

• Nama ayah dan ibu

• Status keluarga dan agama

• Golongan darah

• Status pernikahan

• Alamat domisili

• Nomor paspor

Kelengkapan data tersebut menimbulkan kekhawatiran besar karena bisa dimanfaatkan untuk penipuan, pencurian identitas, hingga kejahatan keuangan.

Dalam video itu, MrBert menegaskan bahwa data yang ia temukan “terlalu autentik untuk direkayasa” dan menantang publik untuk mengunduhnya melalui tautan yang ia bagikan.

Lebih jauh, ia melayangkan kritik tajam kepada pemerintah, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Presiden Prabowo Subianto, dan pihak DUKCAPIL, yang selama ini kerap menepis isu kebocoran data sebagai hoaks.

“Ini buktinya. Mau seberapa terang benderang lagi? Jangan kau tipu lagi masyarakat itu,” tegasnya.

Unggahan tersebut langsung memicu gelombang komentar warganet yang mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan data pribadi. Hingga berita ini dipublikasikan, tidak ada pernyataan resmi dari DUKCAPIL Jakarta Timur maupun instansi terkait.

Pakar keamanan siber menilai kebocoran ini bukan hanya persoalan privasi, tetapi juga ancaman terhadap keamanan nasional. Data sensitif yang beredar bebas dapat membuka celah bagi aksi spionase, penipuan lintas negara, dan serangan siber yang lebih masif. (F/S)