JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang seharusnya jadi solusi gizi nasional, kini justru menuai gelombang kritik tajam dari berbagai pihak. Beberapa sorotan utama meliputi:
Celah Korupsi Sistemik
Laporan Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan bahwa MBG berisiko tinggi terhadap korupsi sistemik. Praktik penunjukan mitra pelaksana tanpa verifikasi terbuka, lemahnya tata kelola, dan ketidakhadiran regulasi formal (seperti Perpres) sangat mengkhawatirkan. TII merekomendasikan moratorium program hingga pembenahan struktural dilakukan. (Transparency International Indonesia)
Kasus Keracunan Massal
Sejak Januari 2025, belasan hingga ratusan siswa di berbagai daerah—seperti Sukoharjo, Cianjur, Bandung, Bogor, Tasikmalaya, hingga Kupang—terlapor mengalami keracunan setelah mengonsumsi paket MBG. Gejala mulai dari muntah hingga diare ringan cukup banyak terjadi. (Wikipedia)
Drama Mitra Dapur Tak Dibayar
Ada peristiwa di mana mitra dapur penyedia makanan—seperti SPPG Kalibata—menjerit karena belum menerima pembayaran hingga hampir Rp1 miliar, meski telah menyediakan puluhan ribu porsi makanan. Pemerintah bahkan disebut kurang aware atas kondisi mitra-mitra ini. (Yoursay.id)
Turunnya Kualitas dan Anggaran Mencekik
Alokasi dana per siswa untuk makanan MBG semula sekitar Rp10.000–Rp15.000, tetapi ada pemotongan yang menyebabkan menu kurang bergizi. Kekhawatiran kuat muncul bahwa pemangkasan anggaran ini akan menurunkan kualitas makanan dan outcome gizi. (Inilah.com, Wikipedia)
| Isu Utama | Inti Perhatian |
|---|---|
| Korupsi & Tata Kelola | Lemah regulasi, potensi konflik kepentingan, dan pengadaan yang tidak transparan |
| Keamanan Konsumsi | Banyak kejadian keracunan massal di berbagai wilayah sejak awal program |
| Mitra Terlambat Bayar | Penyedia makanan tidak dibayar, menimbulkan krisis operasional di lapangan |
| Anggaran dan Mutu | Pengurangan dana per porsi menimbulkan skeptisisme terhadap efektivitas intervensi gizi |
Situasi ini menunjukkan bahwa di balik narasi pemerataan gizi nasional, terdapat persoalan serius yang membutuhkan evaluasi menyeluruh. Kritik publik berkembang, memanggil pemerintah untuk segera membenahi struktur, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaannya.(A/S)
