Swapnews.co.id – Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara terkait gugatan perdata yang dilayangkan terhadap putranya, Gibran Rakabuming Raka, mengenai keabsahan ijazah pendidikan. Dalam pernyataannya kepada awak media, Jokowi menegaskan kesiapannya untuk menghadapi dan melayani segala tuntutan hukum yang ada, mencerminkan sikap transparan pemerintah dalam menghadapi isu publik.
Gugatan perdata ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan secara spesifik mempersoalkan riwayat pendidikan Gibran di Singapura. Isu ini mencuat ke permukaan seiring dengan pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden, menarik perhatian publik dan memicu perdebatan mengenai latar belakang pendidikan para calon pemimpin.
Menariknya, Jokowi kembali menyinggung narasi yang ia sampaikan sebelumnya, yakni dugaan adanya “orang besar” yang berada di balik isu ijazah palsu ini. Pernyataan ini memberikan dimensi baru pada kasus tersebut, mengisyaratkan adanya motif politik yang lebih dalam di balik gugatan yang dilayangkan.
Jokowi juga mengungkapkan bahwa isu ijazah palsu ini bukanlah hal baru. Ia menyebutkan bahwa isu tersebut sudah bergulir sejak empat tahun lalu, menandakan bahwa gugatan perdata ini merupakan kelanjutan dari kampanye disinformasi yang telah lama beredar di masyarakat.
Menurutnya, sulit bagi isu semacam ini untuk terus berlanjut tanpa adanya dukungan atau “backing” dari pihak-pihak tertentu. Pernyataan ini bisa diartikan sebagai tudingan tidak langsung bahwa ada aktor di luar pusaran politik praktis yang berupaya merusak reputasi putranya.
Gugatan ini secara tidak langsung juga menyoroti kompleksitas dinamika politik di Indonesia, di mana isu-isu pribadi dan latar belakang keluarga dapat dengan mudah diseret ke ranah publik dan dimanfaatkan sebagai alat politik. Pilihan Gibran sebagai cawapres menjadikan setiap detail kehidupannya menjadi sorotan tajam.
Dengan pernyataan ini, Jokowi tidak hanya memberikan konfirmasi mengenai kesiapannya menghadapi proses hukum, tetapi juga mencoba mengarahkan narasi publik bahwa ada upaya sistematis untuk menjatuhkan kredibilitas Gibran di tengah masa krusial kampanye pemilihan umum. Proses hukum selanjutnya di pengadilan akan menjadi penentu dari polemik yang telah lama bergulir ini. (SFS)
