Jakarta, Swapnews.co.id – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah mengepung Gedung DPR/MPR RI hari ini. Aksi yang berlangsung sejak pagi hingga sore itu memuat tujuh tuntutan utama yang dianggap mewakili keresahan para driver terhadap aplikator dan pemerintah.
Di bawah koordinasi sejumlah komunitas, termasuk Garda Indonesia, para driver menyalakan “off-bid” alias mematikan aplikasi serentak sebagai bentuk protes. Lalu lintas di sekitar Senayan pun sempat tersendat akibat lautan jaket hijau dan biru yang memenuhi kawasan DPR.
Tuntutan Utama Para Pengemudi Ojol
-
Masukkan RUU Transportasi Online ke Prolegnas 2025–2026
Para pengemudi mendesak DPR agar segera memasukkan Rancangan Undang-Undang Transportasi Online dalam Prolegnas. Mereka menilai regulasi yang komprehensif sangat dibutuhkan untuk menata hubungan tripartit antara aplikator, driver, dan konsumen. -
Potongan Aplikator Maksimal 10%
Komisi dari aplikator yang dipatok di atas 10% dinilai mencekik. “Potongan 10 persen itu harga mati. Kalau lebih, kami yang bekerja tapi mereka yang kenyang,” teriak salah satu orator di depan pagar DPR. -
Regulasi Tarif Pengantaran Barang dan Makanan
Pengemudi menuntut pemerintah menetapkan tarif minimum untuk layanan pengantaran, agar algoritma aplikasi tidak menekan harga secara sepihak. -
Audit Potongan Tersembunyi 5%
Ada dugaan potongan tambahan yang tidak transparan dalam sistem aplikasi. Driver meminta investigasi independen untuk memastikan tidak ada “pencurian digital” atas keringat mereka. -
Penghapusan Fitur Merugikan
Program seperti Aceng (argo Rp5.000), slot berbayar, multi-order, dan member prioritas disebut merusak pendapatan dan menambah beban mitra. Mereka mendesak fitur-fitur ini segera dihapus. -
Desakan Pencopotan Menteri Perhubungan
Pengemudi menuding Menhub tidak berpihak pada kesejahteraan driver. “Kalau Menhub tidak mampu melindungi kami, lebih baik mundur,” ujar salah satu koordinator aksi. -
Usut Tuntas Tragedi Affan Kurniawan dan Rusdamdiansyah
Mereka juga menuntut Kapolri untuk mengusut kasus tewasnya dua driver, Affan Kurniawan di Jakarta dan Rusdamdiansyah di Makassar. Aksi ini sekaligus menjadi solidaritas bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan.
Respons Aparat dan Pemerintah
Untuk mengantisipasi aksi, sebanyak 6.000 lebih personel gabungan diturunkan di kawasan DPR. Sementara pihak Kementerian Perhubungan belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan pencopotan menterinya.
Demo ini diperkirakan akan terus bergulir bila tuntutan tidak direspons serius. “Kami siap bertahan sampai ada keputusan nyata dari DPR. Jangan anggap remeh suara kami,” tegas salah satu orator di lokasi.
(P/A)
