Jakarta|swapnewsjkt — Kelangkaan BBM non-subsidi di sejumlah SPBU swasta (termasuk Shell dan BP-AKR) kembali ramai dibicarakan publik. Sejak akhir Agustus 2025, beberapa SPBU Shell dan BP-AKR dilaporkan kosong stok bensin seperti Shell Super, Shell V-Power, V-Power Nitro+, serta produk BP 92 dan BP Ultimate.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut bahwa pemerintah telah memberikan kuota impor untuk SPBU swasta sebesar 110 persen dibandingkan kuota tahun 2024.
Ia menegaskan bahwa kuota impor tidak ditahan, melainkan sudah dialokasikan lebih besar, sehingga narasi bahwa SPBU swasta dibiarkan tanpa akses impor adalah keliru.
Terkait kelangkaan yang tetap terjadi di lapangan, Bahlil menyarankan adanya kerja sama antara SPBU swasta dengan Pertamina. Ia mengatakan bahwa bila stok impor tidak mencukupi atau belum bisa terealisasi, maka SPBU swasta bisa membeli langsung dari Pertamina melalui skema business-to-business (B2B).
Pertanyaan publik muncul tentang isu monopoli terselubung karena kutipan “…agar SPBU swasta membeli dari Pertamina…” dianggap menutup jalur impor pihak swasta. Menanggapi ini, Bahlil menyatakan bahwa bukan monopoli, melainkan upaya menjaga hajat hidup orang banyak dan stabilitas pasokan BBM oleh negara melalui Pertamina sebagai badan usaha milik negara.
Pemerintah juga memberikan keterangan tambahan lewat Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, dan Dirjen Migas Laode Sulaeman, bahwa sebagian kelangkaan juga dikarenakan shifting demand — masyarakat yang sebelumnya memakai BBM bersubsidi kini beralih ke BBM non-subsidi di SPBU swasta. Ini menyebabkan lonjakan permintaan yang belum sepenuhnya diimbangi distribusi stok di lapangan.
(B/N)
