DENPASAR | swapnews.co.id – Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota akan segera membangun tiga underpass baru untuk mengurai kemacetan di sejumlah titik strategis. Ketiga underpass tersebut meliputi Underpass Jimbaran di Badung, Underpass Simpang Gatot Subroto, dan Underpass Simpang Tohpati di Denpasar.
Dikutip dari balipost.com, akademisi Fakultas Teknik Bidang Transportasi Universitas Udayana, Prof. I Putu Alit Suthanaya, menilai bahwa pembangunan tiga underpass ini tidak akan cukup efektif tanpa diimbangi dengan optimalisasi sistem angkutan umum massal.
Menurutnya, tujuan utama pembangunan underpass bukan semata untuk mengurangi kemacetan, tetapi untuk memecah sumbatan arus lalu lintas di simpang-simpang padat.
“Kalau kita bayangkan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Bypass Ngurah Rai seperti aliran darah, saat ini terjadi penyumbatan di titik-titik persimpangan. Untuk melancarkan aliran itu, sumbatan-sumbatan ini harus dikurangi,” ujar Prof. Alit.
Ia menjelaskan bahwa pergerakan kendaraan antarkabupaten dan antarprovinsi menuju Kota Denpasar menjadi penyebab utama penumpukan arus kendaraan. Hal ini terjadi karena jaringan jalan lingkar kawasan perkotaan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) belum memadai.
Rencana pembangunan jalan lingkar kawasan Sarbagita yang semula meliputi jalur Canggu–Beringkit–Batuan–Purnama, menurutnya kini sulit direalisasikan karena trase jalan sudah dipenuhi bangunan. Sebagai gantinya, pembangunan jalan tol Gilimanuk–Mengwi–Bypass IB Mantra–Tol Bali Mandara diharapkan bisa menjadi solusi mengalihkan beban lalu lintas eksternal dari pusat Kota Denpasar.
Selain itu, simpang sebidang yang hanya dikendalikan sistem ATCS (Area Traffic Control System) dinilai tak akan mampu mengatasi lonjakan arus kendaraan pada jam sibuk. Karena itu, pembangunan simpang tak sebidang seperti underpass atau overpass menjadi keharusan. Namun, Prof. Alit mengingatkan agar efektivitasnya dikaji dengan matang, terutama jika jarak antar-simpang terlalu berdekatan.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan manajemen permintaan (demand management) selain memperbanyak infrastruktur fisik.
“Tidak cukup hanya menambah jalan. Kita juga harus mengurangi beban lalu lintas dengan memperkuat sistem transportasi publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prof. Alit menilai penyebab utama kemacetan di Kota Denpasar berasal dari struktur tata ruang yang belum terintegrasi dengan jaringan transportasi. Pembangunan kawasan permukiman dan komersial yang tumbuh cepat tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur jalan yang memadai.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan underpass harus memperhatikan sistem drainase dan penanganan banjir.
“Biaya operasional underpass tinggi. Jika tidak dikelola baik, bisa terjadi banjir seperti di Underpass Simpang Dewa Ruci dan Tugu Ngurah Rai,” ujarnya.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan agar konsep overpass atau kombinasi antara underpass dan overpass mulai dipertimbangkan. Selain lebih efisien dari segi biaya konstruksi dan operasional, desain overpass juga dapat dibuat selaras dengan nilai sosial dan budaya Bali.
Selain penyusunan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), menurutnya juga perlu dibuat dokumen lingkungan yang meninjau dampak pembangunan baik saat masa konstruksi maupun saat operasional underpass.
Pembangunan tiga underpass ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah di Pulau Dewata, namun tetap harus disertai strategi jangka panjang berupa pengembangan transportasi publik terintegrasi, agar Denpasar dan sekitarnya tidak terus terjebak dalam siklus kemacetan yang sama.
(Red)
